Saat pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat 20 Juli 2021. Contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa: PT Angin Ribut membayarkan jasa konsultan dari PT Guntur Jaya sebesar Rp 150.000.000 (sudah termasuk PPN). PT Guntur Jaya tidak memiliki NPWP. Pajak Penghasilan Pasal 23 = 200% x 2% x Rp 150.000.000 = Rp 6.000.000.
DPP ini merupakan nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN. 4. Tarif PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah:
Sebelumnya kami sudah membahas mengenai contoh soal UAS PKN Kelas 11 Semester 1 dimana dapat jadi bahan referensi bagi anda. Daftar Isi. Sejarah Dari PPH Pasal 22. 1. Undang undang Nomor 7 Tahun 1983; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tarif PPh Pasal 22. Anda harus mengetahui tarif dari PPh pasal 22, tarifnya ialah. 1. Impor
Administrasi Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22. Kepada pihak yang dipungut, bendaharawan wajib memberikan bukti pungut yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Dalam PMK Nomor 242 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PMK 18 Tahun 2021, PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh KPA dan pejabat penandatangan
PPh Pasal 21/26. Ketentuan mengenai saat terutang PPh Pasal 21/26 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016: PPh Pasal 23/26 terutang objek pajak atas passive income berupa dividen, bunga, royalty, dan hadiah dengan tarif 15% serta atas sewa dan jasa lainnnya dengan tarif 2%. Tidak terdapat perbedaan pada akuntansi
WHT merupakan singkatan dari Withholding Tax. Perpajakan Indonesia menganut sistem Withholding Tax ini dimana setiap Wajib Pajak Perusahaan wajib melakukan pemotongan atau membayarkan pajak atas pembayaran-pembayaran yang bersangkutan dengan PPh 21, 23 dan 4 ayat. PPh 21 : Pajak yang dikenakan atas Pembayaran Gaji dan Jasa Perorangan.
. 488 136 486 484 32 441 205 253
pertanyaan mengenai pph pasal 23